Dedi Mulyadi Sidak! Maula Akbar dan Putri Karlina Pakai Aset Negara untuk Nikah?

Maula Akbar yang merupakan putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat akan segera menikah.

Maula Akbar akan menikah dengan Wakil Bupati Garut, Putri Karlina.

Pernikahan mereka rencananya akan berlangsung di Pendopo Kabupaten Garut pada Rabu, 16 Juli 2025, pukul 13.00 WIB.

Baca Juga: Profil Putri Karlina Calon Menantu Dedi Mulyadi, Ternyata Janda 3 Anak!

Pada Selasa, 15 Juli 2025, Dedi Mulyadi menanyakan kesiapan putranya dengan almarhum Sri Mulyawati tersebut.

Maula Akbar akan menikahi Putri Karlina yang ternyata janda tiga anak: Arjuna, Bilal, dan Cendekia.

"Sudah siap, nikah langsung punya tiga anak? Siap enggak? Sayang enggak sama mereka?" tanya Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Jadi Saksi Pernikahan Rizky Febian-Mahalini, Dedi Mulyadi Bongkar Jumlah Maharnya

Dengan penuh keyakinan, Maula Akbar menjawab, "Siap. Sayang banget."

Dedi Mulyadi berharap Maula Akbar menyayangi sekaligus bertanggung jawab atas anak-anak Putri Kalina.

"Jadi sayang sama mamanya, harus sayang sama anak-anaknya. Dan harus bertanggung jawab terhadap tiga anak itu. Itu anak Aa'," tuturnya.

Mengingat lokasi pernikahan di Pendopo Kabupaten Garut yang merupakan aset negara, Dedi Mulyadi mencecar putranya mengenai transparansi penggunaannya.

"Berarti aset negara. Ini aset negara enggak boleh digunain untuk kepentingan pribadi. Caranya gimana?" tanya Dedi Mulyadi.

Maula Akbar menjelaskan bahwa pendopo beserta alun-alun Garut memang bisa dipergunakan oleh warga secara gratis.

Maula Akbar dan Putri Karlina [Instagram/@maula_akbar08]

Namun Dedi Mulyadi bersikeras agar putranya tidak memanfaatkan fasilitas negara secara gratis.

"Aa' kan bukan warga. Anggota DPRD Provinsi, anaknya Dedi Mulyadi. Jangan gratis!" tegas Dedi Mulyadi.

Memahami kekhawatiran sang ayah, Maula Akbar mengungkap pernikahannya juga menganggarkan biaya sewa pendopo secara profesional.

Tak serta merta percaya, Dedi Mulyadi lantas menanyakan nominal pembayaran demi transparansi dan memberikan contoh yang baik.

"Dicek dulu. Ini abad transparansi. Yang gini-gini penting. Kita kasih contoh yang baik," katanya.

Setelah bertanya via telepon, Maula Akbar mengungkap biaya sewa pendopo adalah Rp20 juta dan sudah dibayarkan.

"Jadi menggunakan pendopo Kabupaten Garut tapi pendoponya dibayar," tandas Dedi Mulyadi.