Menkeu Purbaya: Penonaktifan 11 Juta PBI BPJS Bikin Pemerintah Terlihat Konyol

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kekesalannya atas polemik penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dilakukan secara serentak bulan ini.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru membuat pemerintah terlihat tidak siap dan merugikan banyak pihak. Purbaya bahkan menyebut dampak kebijakan itu membuat pemerintah tampak “konyol” di mata publik.

Ia mencontohkan kasus warga yang tiba-tiba tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan, padahal sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan. Kondisi ini, kata dia, merusak citra pemerintah meski anggaran tetap dikeluarkan.

Baca Juga: Yudo Sadewa, Anak Menkeu Purbaya Ungkap Keluarganya Dikirimi Santet, Ini Sebabnya

"Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," tegas Purbaya saat Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR di Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia menilai BPJS Kesehatan seharusnya tidak menghapus dan mengganti data PBI dalam jumlah besar secara bersamaan tanpa sosialisasi yang jelas.

Baca Juga: Pencairan BSU Oktober 2025, Benarkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sudah Beri Putusan?

Apalagi, pemerintah masih menganggarkan kuota nasional PBI JKN untuk 96,8 juta orang, tanpa pengurangan sedikit pun. Akibatnya, ketika 11 juta peserta tiba-tiba nonaktif pada Februari 2026, reaksi publik pun tak terhindarkan.

Purbaya menegur kebijakan penonaktifan massal peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat. [Instagram]

Menurut Purbaya, penonaktifan status PBI seharusnya dilakukan bertahap, bukan langsung serentak seperti sekarang. Ia menyarankan agar jumlah peserta yang dicoret dirata-ratakan setiap beberapa bulan agar tidak menimbulkan kejut di masyarakat.

"Jadi ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu," ucap Purbaya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemberitahuan langsung kepada peserta yang dicoret dari daftar PBI agar mereka bisa segera mengambil langkah lain.

"Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk membayar di tempat lain atau gimana," jelasnya.

Di akhir, Purbaya menegaskan bahwa persoalan utama dalam kisruh PBI JKN bukan soal anggaran, melainkan manajemen dan sosialisasi yang belum maksimal.

"Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulkan," pungkasnya.