Susul Pati, Bupati Jombang Bakal Naikkan PBB 400 Persen, Apa Nggak Takut Didemo?

Bupati Jombang Warsubi memiliki kebijakan bakal menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perdesaan (PBB-P2) mencapai hamper 400 persen.

Besaran ini lebih dari Pati yang hanya 250 persen namun sukses membuat demo besar dan mengancam jabatan Sudewo sebagai bupati.

Jelas PBB yang naik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir itu membuat warga Jombang was-was.

Baca Juga: Kunjungan The Dudas Minus One ke Pati Tuai Kecurigaan: Pengalihan Isu?

Bupati Jombang Warsubi mengungkapkan kebijakan itu berdasar pada hasil Peraturan Daerah (Perda) tahun 2023.

Disampaikan bahwa kenaikkan Nilai Jual Objek Pajak pada PBB-P2 adalah hasil penaksiran tim appraisal tahun 2022.

Baca Juga: Warga Pati Demo Ingin Bupati Turun Meski Sudewo Nggak Jadi Naikkan PBB 250 Persen

Hasil tersebut jadi rujukan DPRD dan Pemkab Jombang menerbitkan Perda no 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pemkab Jombang lantas mengeluarkan aturan pungutan pajak dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pungutan Pajak Daerah.

"Saat ini di Kabupaten Jombang PBB-P2 itu berdasarkan hasil Perda tahun 2023. Sudah berjalan di tahun 2024 dan 2025," papar Warsubi.

Dia pun melanjutkan naikknya PBB-P2 berdasar Perda tahun 2023 sebelum Warsubi menjabat.

Karena itu, Warsubi menolak kenaikkan itu masuk dalam kebijakannya.

Demo Pati di kantor Bupati Sudewo gegara pajak naik 250 [TikTok]

"Kami hanya menjalankan. Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang sudah dijalankan di tahun 2024," ungkap Warsubi.

"Nah, kami kan juga belum menjabat. Tapi kami harus meneruskan perjuangan-perjuangan beliau," imbuhnya.

Untuk mewadahi warga yang protes, Warsubi memberikan pilihan pengajuan pada yang keberatan pajak naik terlalu tinggi.

Warsubi mengatakan Bapenda Jombang melayani pengajuan pengurangan atau meninjau ulang dari warga yang keberatan dengan PBB-P2.

"Apabila merasa keberatan dan stimulus, pasti akan diberikan potongan. Dan coba lebih dari 16 ribu orang minta pengurangan dan juga dilaksanakan," kata Warsubi.

"Bahkan kami membentuk tim khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat. Nanti kalau ada masyarakat yang keberatan ya, kita berikan stimulus," tambahnya.