Skakmat! Menteri UMKM Dipanggil KPK Gegara Minta Fasilitas Untuk Tina Astari Kunjungan ke Eropa

Menteri UMKM Maman Abdurrahman dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (4/7). Hal ini dikonfirmasi KPK.

Budi Prasetyo selaku juru bicara KPK mengungkapkan hal tersebut, dilansir dari Antara.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendatangi Gedung Merah Putih KPK terkait viralnya surat edaran berkop Kementerian UMKM yang meminta fasilitas negara saat istri kunjungan ke Eropa.

Baca Juga: Menteri UMKM Diduga Salahgunakan Jabatan, Istri Kunjungan ke Eropa Berkedok Tugas Negara Padahal Liburan

"Benar, dijadwalkan akan beraudiensi di KPK," ungkap Budi.

Sebelumnya, akun X MurtadhaOne1 memposting surat edaran lengkap dengan kop Kementerian UMKM.

Surat edaran Kementerian UMKM membuat Maman Abdurrahman dipanggil KPK

Baca Juga: Profil Tina Astari: Istri Menteri UMKM & Mantan Artis yang Viral Minta Fasilitas ke Eropa

Di sana berisikan permintaan fasilitas negara karena istri Maman Agustina Hastarini akan mengikuti misi budaya.

"Ibu Agustina Hastarini akan melakukan kunjungan ke Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne dan Milan," begitu bunyi surat itu.

Tina yang merupakan bintang film 'Lari dari Blora' akan melakukan kunjungan keliling Eropa selama 2 minggu dimulai pada 30 Juni hingga 14 Juli. 

"Kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Brussel, pari Bern, Roma dan Den Haag," bunyi surat itu.

Viralnya surat itu membuat banyak netizen marah. Mereka menganggap istri Menteri bukan pejabat yang boleh meminta fasilitas negara.

Di sisi lain, ada pula netizen yang menanyakan soal misi budaya yang seharusnya dilakukan Menteri Kebudayaan bukan istri Menteri UMKM.

"Ini beneran istri menteri UMKM minta pendampingan misi budaya? Bukannya itu ranah dirjen kebudayaan?" celoteh netizen.

Imbas lainnya, Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mendesak Presiden Prabowo memecat Menteri UMKM.

Joko Priyoski selaku Ketua Umum DPP KAMAKSI membeberkan alasan mereka sesuai dengan anjuran presiden.

"Ini tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menuntut integritas tinggi dari para Menteri," ucap Joko.