Gosip

Doktif Sentil Keras Verrell Bramasta dan Zulhas, Stop Pencitraan, Fokus Regulasi!

01 Desember 2025 | 22:41 WIB
Doktif Sentil Keras Verrell Bramasta dan Zulhas, Stop Pencitraan, Fokus Regulasi!
Doktif Kritik Zulkifli Hasan dan Verrel Bramasta [Instagram]

Kreator konten yang dikenal vokal membongkar fakta produk kecantikan, Dokter Detektif atau yang akrab disapa Doktif, kini mengalihkan sorotannya pada isu sosial dan politik.

rb-1

Melalui unggahan video terbarunya di TikTok, Doktif melayangkan kritik pedas terhadap Menteri Koordinator Bidang Pangan (sebelumnya Menteri Perdagangan/Kehutanan) Zulkifli Hasan dan anggota Komisi X DPR RI, Verrell Bramasta, terkait respons mereka terhadap bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Pulau Sumatera.

Dalam video yang viral tersebut, Doktif menyoroti aksi kedua pejabat publik itu saat meninjau lokasi bencana. Ia menilai tindakan seperti menyekop lumpur dan membersihkan rumah warga hanyalah bentuk pencitraan yang sudah usang. Menurut Doktif, masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas dan tidak lagi membutuhkan gimik politik di tengah duka bencana yang menelan ratusan korban jiwa.

Baca Juga: Dilaporkan Suami Heni Sagara! Oky Pratama, Richard Lee, dan Doktif Terancam Jadi Tersangka

rb-2

Doktif secara spesifik mengomentari penampilan Verrell Bramasta yang terlihat mengenakan rompi tebal menyerupai rompi anti-peluru saat kunjungan kerja. Ia menyindir bahwa rompi tersebut lebih cocok digunakan untuk meninjau medan perang, bukan daerah bencana. Penampilan tersebut dinilai berlebihan dan tidak substansial dengan tugasnya sebagai wakil rakyat.

"Mas Verrell sepertinya semua masyarakat Indonesia tahu bahwa Anda adalah aktor yang cukup terkenal. Jadi untuk rompi yang digunakan itu sepertinya rompi untuk meninjau perang, ini daerah bencana Mas Verrell," ujar Doktif dalam videonya.

Baca Juga: Zulhas Sentil Kasus Viral Tumbler: Awas Hilang, Nanti Satu Indonesia Rusuh

Lebih lanjut, Doktif mengingatkan bahwa tugas utama seorang anggota DPR dan menteri adalah membuat regulasi, bukan melakukan pekerjaan fisik yang bisa dikerjakan oleh relawan atau masyarakat umum. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban seharusnya digunakan untuk menciptakan kebijakan yang mencegah kerusakan lingkungan.

Kritik tajam juga diarahkan kepada Zulkifli Hasan. Doktif mengungkit kembali video lawas 12 tahun lalu saat Zulkifli dikritik oleh aktor Hollywood, Harrison Ford, terkait kerusakan hutan di Indonesia. Doktif mempertanyakan kemajuan kinerja pemerintah dalam menangani pembalakan liar (illegal logging) yang dinilai justru semakin parah dan menjadi salah satu pemicu bencana saat ini.

"Faktanya semakin menambah Pak, bukan berkurang. Jadi apa dong yang sudah dilakukan Menteri Kehutanan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal seperti ini? 12 tahun bukan waktu yang singkat," tegas Doktif.

Doktif Kritik Zulkifli Hasan Dan Verrel Bramasta [Instagram]Doktif Kritik Zulkifli Hasan Dan Verrel Bramasta [Instagram]

Sebagai pembanding, Doktif menyebut nama Rieke Diah Pitaloka sebagai contoh wakil rakyat yang bekerja sesuai fungsinya. Ia memuji langkah Rieke yang kerap langsung menggelar rapat dan mendorong regulasi atau sanksi tegas tanpa perlu melakukan drama pencitraan di lapangan.

Sementara itu, diketahui bahwa Verrell Bramasta memang baru saja melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya, Verrell meninjau kondisi rumah warga yang rusak parah akibat terjangan banjir dan lumpur. Ia sempat berdialog dengan warga yang kehilangan harta benda namun tetap berusaha bangkit demi keselamatan keluarga.

Verrell sendiri menyatakan empatinya terhadap warga Sumatera Barat. Ia menyebut bahwa meskipun wilayah tersebut sedang "terluka", semangat gotong royong warga untuk pulih sangat tinggi. Kehadirannya di sana dimaksudkan untuk memberikan dukungan moril dan memastikan aspirasi warga terdengar.

Namun, unggahan Doktif tersebut memicu perdebatan di kolom komentar. Seorang netizen sempat membela aksi para pejabat tersebut dengan mengatakan bahwa setidaknya mereka sudah mau turun ke lapangan untuk menghibur rakyat, dibandingkan hanya mengkritik dari jauh.

"mereka sudah turun kelapangan membantu dan menghibur rakyat sudah Alhamdulillah, mereka masih lebih baik dari kalian yg hanya bisa mengkritik," ujar netizen.

Komentar tersebut langsung dibalas menohok oleh Doktif. Ia menyayangkan pola pikir masyarakat yang masih bisa terbuai dengan kehadiran fisik pejabat tanpa menuntut solusi preventif.

"Padahal bisa mencegah bencana terjadi tapi memilih nunggu bencana gitu ya Bu? Miris bener," balas Doktif.

Dalam caption unggahannya, Doktif juga menandai akun Instagram Zulkifli Hasan, Raja Juli Antoni, dan Verrell Bramasta. Ia mendesak agar segera dibuat regulasi tegas bagi pengusaha yang merusak ekosistem hutan di Sumatera demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib rakyat.

Doktif Kritik Zulkifli Hasan Dan Verrel Bramasta [Instagram]Doktif Kritik Zulkifli Hasan Dan Verrel Bramasta [Instagram]

Konteks kritik ini muncul di tengah situasi darurat yang melanda Pulau Sumatera. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 Desember 2025 mencatat lebih dari 600 korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bencana hidrometeorologi ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terparah dalam dekade terakhir. Fenomena Siklon Tropis Senyar yang memicu hujan ekstrem, diperparah dengan kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS), menjadi penyebab utama besarnya dampak kerusakan.

Saat ini, Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri masih terus berjibaku melakukan pencarian terhadap ratusan korban yang dinyatakan hilang. Medan yang sulit dan lumpur tebal menjadi kendala utama dalam proses evakuasi di lapangan.

Desakan agar pemerintah menetapkan status bencana nasional juga mulai bermunculan, termasuk dari Komisi II DPR RI. Langkah ini dianggap perlu untuk memobilisasi sumber daya dan anggaran yang lebih besar demi mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascabencana.

Tag Verrel Bramasta Zulkifli Hasan Doktif Kritik Pemerintah Mentri Kehutanan