Immanuel Ebenezer Ditangkap KPK, Jejak Digitalnya soal Hukuman Mati Koruptor Kembali Viral

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, (19/8/2025).

Penangkapan ini terkait dugaan pemerasan pengurusan K3 terhadap sebuah perusahaan yang belum diungkap kepada publik.

Penangkapan ini menjadi sorotan karena Immanuel Ebenezer alias Noel adalah wakil menteri pertama dalam kabinet Presiden Prabowo yang korupsi.

Baca Juga: Sabrina Chairunnisa Unboxing Sepatu Rp15 Juta Hadiah Baek Hyun Woo untuk Hong Hae In 'Queen of Tears'

Ironisnya, penangkapan Noel kontras dengan pernyataan lantangnya di masa lalu yang meminta koruptor dihukum mati.

Pada 14 Desember 2021, ketika menjabat sebagai Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Noel memuji Kejaksaan Agung yang menuntut hukuman mati koruptor.

Wamenaker Immanuel Ebenezer

Baca Juga: Ada Mahalini Hingga Marcell Darwin, 4 Artis Pilih Mualaf Sebelum Menikah

"Ancaman hukuman mati akan menggentarkan pelaku korupsi bencana, alkes, atau PCR," ujar Noel kala itu.

Ia bahkan menegaskan bahwa pelaku korupsi di atas Rp50 miliar "Harus vonis mati, apalagi ini triliunan," menyinggung kasus koruptor kasus Asabri.

Setelah penangkapan Noel, jejak digitalnya ini menjadi viral dan memicu kemarahan publik.

Warganet ramai-ramai menuntut agar Noel dihukum mati jika terbukti bersalah sesuai dengan ucapannya sendiri.

"Silakan @KPK_RI Wamenaker dihukum mati. Dia sendiri sudah setuju dari dulu," tulis salah satu akun di X.

Noel rupanya memiliki sejumlah riwayat kontroversial, salah satunya pernah menjadi saksi yang meringankan dalam kasus terorisme Munarman.

Komentar Noel juga sempat disorot lantaran dianggap tidak berempati terhadap gerakan "kabur aja dulu".

Yang tak kalah mencengangkan adalah kenaikan drastis harta kekayaannya.

Saat menjadi Komisaris PT Mega Eltra pada 2021, Noel melaporkan kekayaannya sebesar Rp4,8 miliar.

Namun hanya dalam waktu tiga tahun, kekayaan Noel sebagai Wamenaker dilaporkan melonjak menjadi Rp17,6 miliar.

Saat OTT, KPK menyita sejumlah aset mewah salah satunya motor Ducati yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) awal jabatannya sebagai menteri.