DPR Semprot Menpar Widiyanti Wardhana: Kalau Enggak Mau Rapat Jangan Jadi Menteri!

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, secara tegas meminta pertanggungjawaban Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengenai manfaat konkret dari berbagai penghargaan yang diterima kementeriannya bagi rakyat Indonesia. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (22/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Saleh menyoroti lembaran presentasi yang menampilkan banyaknya penghargaan yang diraih Kementerian Pariwisata. Ia mengakui bahwa secara citra, daftar prestasi itu membuat Kemenpar tampak unggul dan mungkin nomor satu dibanding kementerian lain.

Baca Juga: Bantah Mandi Air Galon, Outfit Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Capai Rp600 Juta Lebih

"Image-nya begitu kita buka lembar pertama, Kementerian Pariwisata ini sangat baik, unggul... kalau dikompetisikan dengan kementerian lain dari sisi penghargaan ya nomor satu," ujar Saleh, seperti terlihat dalam rapat yang diunggah TV Parlemen ke YouTube.

Namun, politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa DPR tidak boleh berhenti pada penilaian citra semata. Ia melontarkan pertanyaan kritis yang menjadi inti sorotannya, yakni soal apa manfaat penghargaan-penghargaan tersebut bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Pertanyaan saya, apa manfaat dari penghargaan untuk rakyat Indonesia itu?" tegas Saleh.

Baca Juga: Menpar Widiyanti Putri Ditanya Soal Tiket Domestik Mahal Malah Jawab yang Lain, Netizen: Nggak Nyambung

Ia kemudian memberi contoh, dengan menyebut satu penghargaan dari New York Times. Saleh mempertanyakan esensi penghargaan dari media asing tersebut, dengan menyamakannya seperti penghargaan dari media dalam negeri.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay. [YouTube]

"Itu kan media, kalau enggak salah ya? Kan sama seperti Kompas ngasih penghargaan kepada kita," ujarnya.

Saleh mengakui bahwa penghargaan bagi pribadi menteri atau institusi kementerian adalah hal yang bagus sebagai pengakuan kerja.

Namun, ia kembali menekankan pertanyaan mendasar yang menurutnya harus dijawab, "rakyat mendapatkan apa?"

"Rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu jenisnya apa saja penghargaan ini dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia," tutur Saleh dengan nada menantang.

Dalam transkrip tersebut, Saleh juga menyiratkan adanya ketidakpuasan terhadap mekanisme rapat, dengan menyebut bahwa jawaban tidak boleh hanya diberikan secara tertulis, melainkan harus dijelaskan langsung dalam forum rapat yang merupakan tugas konstitusional.

"Bu Menteri kalau enggak mau rapat ya jangan jadi menteri... Ini banyak nih. Saya juga ada yang enggak paham soalnya gini loh. Misalnya kayak apa ini ya? Ada nama yang enggak bisa dibaca pun ada," imbuhnya, menunjukkan keraguan atas kejelasan beberapa penghargaan yang tercantum.

Inti dari permintaan Saleh adalah penjelasan terperinci yang menghubungkan setiap penghargaan dengan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui sektor pariwisata.

Menpar Widi Wardhana. [Instagram]

"Jadi saya pikir apa manfaatnya gitu dalam bidang pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana atas permintaan penjelasan detail yang disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR tersebut.