Deddy Corbuzier Laporkan Kekayaan ke KPK, Miliki Aset Apa Saja?

Deddy Corbuzier, yang kini tak hanya dikenal sebagai artis dan presenter ternama tapi juga menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, telah resmi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabar ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada media pada Selasa, 3 Juni 2025.

"Saudara Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier sudah melaporkan LHKPN dan statusnya telah diverifikasi lengkap," ungkap Budi.

Baca Juga: Sabrina Chairunnisa Unboxing Sepatu Rp15 Juta Hadiah Baek Hyun Woo untuk Hong Hae In 'Queen of Tears'

Deddy Corbuzier laporkan kekayaan ke KPK. [YouTube]
Namun, mengenai jumlah kekayaan Deddy Corbuzier, Budi menjelaskan bahwa datanya masih dalam proses unggah ke laman resmi KPK, yaitu elhkpn.kpk.go.id.

"Saat ini laporan LHKPN milik Deddy masih dalam proses untuk ditayangkan di website," tambahnya.

Selain Deddy, nama lain yang juga masuk daftar wajib lapor LHKPN adalah musisi sekaligus Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Ifan Seventeen atau yang memiliki nama lengkap Riefian Fajarsyah.

Baca Juga: El Rumi Minta Izin Deddy Corbuzier Duel Tinju Lawan Azka

Namun berbeda dengan Deddy, laporan LHKPN milik Ifan masih dalam tahap penyusunan.

"Untuk saudara Riefian Fajarsyah, statusnya masih dalam bentuk draf," ujar Budi.

Deddy Corbuzier bersama Pandji Pragiwaksono. [YouTube]
Seperti diketahui, Deddy Corbuzier resmi dilantik menjadi Stafsus Menteri Pertahanan pada 11 Februari 2025. Sementara Ifan Seventeen baru menjabat sebagai Dirut PFN mulai 10 Maret 2025.

Sebagai penyelenggara negara, keduanya memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan laporan kekayaan mereka kepada KPK. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang menekankan pentingnya transparansi dan integritas pejabat publik dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Melalui pelaporan LHKPN ini, publik dapat ikut mengawasi integritas para pejabat yang tengah dipercaya mengemban jabatan strategis di pemerintahan. Keterbukaan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.