Catat! Ini Jadwal Puasa Ramadhan 2026 Versi Muhammadiyah dan Pemerintah

Menjelang bulan suci, pertanyaan kapan puasa Ramadhan 2026 dimulai selalu hangat. Tahun ini, potensi perbedaan 1 hari antara penetapan Muhammadiyah dan Pemerintah kembali mengemuka.

Lantas, mana yang benar?

Baca Juga: Resep Ayam Goreng Lengkuas, Cocok Disajikan untuk Sahur atau Berbuka Puasa Nih Mom!

Jadwal Puasa 2026 Menurut Muhammadiyah: 18 Februari

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang mengandalkan perhitungan astronomi matematis. Melalui Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), organisasi ini telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.

Penetapan ini biasanya diumumkan jauh hari sebelumnya melalui maklumat resmi.

Baca Juga: Curhatan Richa Novisha Jalani Ramadan Tanpa Gary Iskak, Akui Sedih dan Rindu

Jadwal Puasa 2026 Menurut Pemerintah: Tunggu Sidang Isbat

Berbeda dengan Muhammadiyah, Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat mendekati Ramadhan.

Sidang ini menggabungkan data hisab dan laporan rukyat hilal (pemantauan bulan) dari berbagai titik.
Namun, sebagai acuan, Kalender Hijriah 2026 yang disusun Kemenag mencantumkan:

• 1 Ramadhan 1447 H pada Kamis, 19 Februari 2026.
• Keputusan final tetap menunggu hasil sidang isbat.

Mengapa Bisa Terjadi Perbedaan?

Perbedaan ini terjadi karena kriteria penetapan hilal yang tidak sama:

• Kriteria Muhammadiyah (Wujudul Hilal): Bulan dianggap sudah masuk (hilal wujud) jika saat matahari terbenam, bulan masih berada di atas ufuk, meski sangat tipis.
• Kriteria Pemerintah (MABIMS): Pemerintah mengacu pada kesepakatan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Hilal dianggap terlihat (imkanur rukyat) jika ketinggiannya minimal 3 derajat dan jarak sudut dari matahari (elongasi) minimal 6,4 derajat.

Jika ketinggian hilal kurang dari 3 derajat (tapi sudah di atas ufuk), Muhammadiyah akan memulai puasa, sementara Pemerintah biasanya menunda karena menganggap hilal belum memenuhi syarat untuk dilihat.

Yang Perlu Dilakukan Masyarakat

Perbedaan metode ini adalah hal biasa di Indonesia. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk:

• Saling menghormati perbedaan ini.
• Menunggu keputusan resmi sidang isbat Kemenag untuk kepastiannya.
• Menyiapkan diri dengan kedua kemungkinan tanggal tersebut.