Susul Pati? Warga Banyuwangi Dirikan Posko untuk Tolak Kenaikan PBB

Semangat perlawanan warga Pati terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tampaknya menular ke daerah lain.

Pada Kamis, 14 Agustus 2025, sebuah video yang dibagikan akun X @MurtadhaOne1 memperlihatkan warga Banyuwangi mendirikan posko untuk menolak kenaikan PBB sebesar 200 persen.

Dalam video tersebut, terlihat beberapa pria menurunkan kardus berisi bantuan logistik di depan Kantor Bupati Banyuwangi.

Baca Juga: Ada Mahalini Hingga Marcell Darwin, 4 Artis Pilih Mualaf Sebelum Menikah

Sebuah spanduk merah bertuliskan "Posko Rakyat Menolak Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan 200 Persen (tiga kali lipat)" terbentang jelas.

Salah satu pria yang merekam video menyebut bantuan datang dari kelurahan Kampung Mandar, dan juga menyebut nama Iksan Skuter sebagai koordinator.

Baca Juga: Sabrina Chairunnisa Unboxing Sepatu Rp15 Juta Hadiah Baek Hyun Woo untuk Hong Hae In 'Queen of Tears'

Kendati gerakan penolakan sudah dimulai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah Guntur Priambodo membantah adanya kenaikan tarif PBB.

Ia menyatakan bahwa Pemkab tidak berencana menaikkan Pendapatan Asli Daerah dengan menaikkan PBB dan tetap menggunakan skema multitarif.

"Kami memastikan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2," ujar Guntur pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Tidak hanya di Banyuwangi, Jombang, Kabupaten Semarang, Cirebon, Kabupaten Bone, dan Kota Malang, juga dikabarkan mengalami hal serupa.

Ekonom dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menduga kenaikan PBB di sejumlah daerah merupakan dampak pemangkasan anggaran sebesar Rp50 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2025.

Posko Rakyat Banyuwangi (x.com)

Hal ini memaksa pemerintah daerah untuk menggenjot pendapatan lokal, salah satunya melalui PBB.

Gerakan di Banyuwangi yang belum dapat dipastikan kemungkinan demo seperti di Pati tersebut mendapat banyak dukungan dari warganet.

"Kesabaran memang ada batasnya," tulis akun @manusia***.

"Kita selaku masyarakat Indonesia, mendukung gejolak yang ditimbulkan oleh kebijakan pejabat pemerintah," balas akun @Agan***.

"Dari sabang sampai merauke, bergerak melawan ketidakadilan," sahut akun @Wisanggeni***.