Pejabat Diusulkan Pakai Transportasi Umum, Raffi Ahmad: Saya Masih Sering Naik

Sebagai seorang presenter yang kini juga bagian dari pemerintahan, Raffi Ahmad turut berkomentar mengenai usulan agar para pejabat menggunakan transportasi umum minimal seminggu sekali.

Menyandang jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi menanggapi santai usulan agar para pejabat pemerintah menggunakan transportasi umum seminggu sekali.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Raffi Ahmad and Nagita Slavina (@raffinagita1717)

Baca Juga: Bernadya Klarifikasi Soal Potongan Video yang Buat Ibunya Dihujat Netizen

rb-2

"Ya kita ikut saja apa arahan yang terbaik untuk me-influence semua masyarakat yang terbaik," ungkap Raffi Ahmad saat ditemui di Gedung Sapta Pesona, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/1/2025).

Sosok yang akrab disapa sebagai Sultan Andara itu menyatakan bahwa menggunakan transportasi umum bukanlah hal yang baru baginya.

Baca Juga: 4 Rekomendasi Sarapan di Jakarta Pusat yang Legendaris, Cocok Buat yang Mengurangi Nasi

"Saya suka naik transportasi umum kok. Saya masih sering naik transportasi umum," terang suami Nagita Slavina tersebut.

Selama ini, pejabat sering dikaitkan dengan mobil mewah dan pengawalan. Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, menilai bahwa sudah saatnya para pejabat mengurangi penggunaan mobil pribadi dan pengawalan di jalan raya, serta mulai memanfaatkan transportasi umum.

"Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan akan terjadi kecemburuan sosial," terang Tory Damantoro belum lama ini.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menyampaikan bahwa MTI setuju agar penggunaan patwal dibatasi hanya untuk pejabat tinggi negara seperti Presiden dan Wakil Presiden.

Raffi Ahmad jadi Utusak Khusus Presiden [instagram]
 

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden," terang Djoko Setijowarno.

"Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta," tambahnya.

Dengan banyaknya pilihan transportasi umum di Jakarta, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT, dan MRT, para pejabat seharusnya tidak punya alasan lagi untuk tidak memanfaatkan fasilitas tersebut.

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur dengan masyarakat umum akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," paparnya.