Membandingkan Gaji DPR RI dengan 5 Negara Maju Ini, Indonesia Paling Fantastis?

Di banyak negara, termasuk Indonesia, isu mengenai gaji anggota parlemen selalu menjadi sorotan publik karena dinilai tidak seimbang dengan kondisi ekonomi masyarakat. 

Baru-baru ini, gaji dan tunjangan anggota DPR RI kembali menuai kritik tajam dari masyarakat lantaran dianggap terlalu besar di tengah tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Fenomena ini sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia, sebab di sejumlah negara maju gaji anggota parlemen bahkan jauh lebih tinggi, mencapai ratusan ribu dolar per tahun.

Baca Juga: Geger! Ju Haknyeon Disebut Pamer ke Member THE BOYZ soal Pernah Tidur dengan Asuka Kirara

Namun, perbedaan mendasar terletak pada konteks. Di negara-negara dengan gaji parlemen tertinggi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik umumnya berjalan beriringan dengan besarnya penghasilan wakil rakyat.

Nilai-nilai inilah yang agaknya tidak diaplikasikan di Indonesia. Berikut perbandingan gaji dan tunjangan anggota DPR RI dengan para dewan di 5 negara maju lainnya:

Indonesia

Baca Juga: Haru, Teuku Wisnu Bangun Masjid Pertama di Yokohama Jepang

Indonesia

Gaji para anggota DPR RI sampai saat ini masih berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara dan Dan surat edaran Sekjen DPR No: 9414 Tahun 2010.

Gaji pokok relatif kecil para anggota dewan memang cenderung kecil. Untuk ketua DPR Rp5.040.000, wakil ketua DPR Rp4.620.000, dan anggota DPR Rp4.200.000 per bulan. Angka tersebut sebenarnya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761.

Namun secara keseluruhan angkanya bisa berkali-kali lipat ditambah tunjangan dan fasilitas. Mulai dari tunjangan kehormatan, jabatan, dana reses, hingga tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan yang belakangan menjadi kontroversi. 

Tunjangan DPR per bulan diatur Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan kehormatan

- Ketua badan atau komisi Rp6.690.000

- Wakil ketua badan atau komisi Rp6.450.000

- Anggota Rp5.580.000

2. Tunjangan komunikasi intensif

- Ketua badan atau komisi Rp16.468.000

- Wakil ketua badan atau komisi Rp16.009.000

- Anggota Rp15.554.000

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran

- Ketua badan atau komisi Rp5.250.000

- Wakil ketua badan atau komisi Rp4.500.000

- Anggota Rp3.750.000

4. Tunjangan istri/suami Rp420.000
5. Tunjangan anak Rp168.000
6. Tunjangan jabatan Rp9.700.000
7. Tunjangan beras Rp30.090/jiwa
8. Tunjangan PPh pasal 21 Rp 2.699.813
9. Bantuan langganan listrik dan telepon 7.700.000
10. Tunjangan uang sidang/paket Rp2.000.000
12. Tunjangan rumah Rp50.000.000

Silahkan total sendiri berapa gaji per tahun para anggota DPR RI jika melihat rincian di atas. 

Amerika Serikat (AS)

Amerika Serikat

Anggota DPR AS (House of Representatives) menerima gaji pokok tahunan terbesar di dunia, bahkan menurut standar internasional. 

Para dewan mendapat gaji pokok sebesar US$174 ribu atau Rp2,84 miliar. Jika dihitung per bulan, mereka mendapatkan Rp218,4 juta.

Posisi kepemimpinan mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dengan Ketua DPR menerima US$223.500 (Rp3,65 miliar) per tahun dan jabatan kepemimpinan lainnya mendapatkan US$193.400 (Rp3,162) miliar.

Angka ini tidak berubah sejak 2009 karena pemungutan suara yang konsisten menolak penyesuaian gaji anggota DPR secara otomatis berdasarkan biaya hidup.

Jerman

Jerman

Selain Indonesia, Jerman juga menjadi salah satu negara yang memberikan tunjangan melimpah untuk para anggota legislatornya. 

Anggota Bundestag Jerman mendapatkan USD146.300 per tahun, alias sekitar Rp2,38 miliar per tahunnya. 

Selain itu, mereka juga menerima tunjangan bulanan tetap (flat-rate) untuk kebutuhan kantor, perawatan staf, dan aktivitas politik lokal, yang jika digabung bisa mendongkrak total kompensasi mendekati USD200.000/tahun. 

Namun, budaya transparansi membuat semua tunjangan tersebut tercatat secara terbuka. 

Mengingat GDP per kapita Jerman sekitar USD55.000, angka ini juga masih dalam batas wajar bagi negara maju.

Korea Selatan

Korea Selatan

Selanjutnyaa ada Korea Selatan yang termasuk ke dalam negara di Asia yang para anggota dewannya juga mendapat gaji tinggi. 

Para anggota legislatornya mendapat gaji pokok USD106.040/tahun (Rp1,73 miliar), ditambah tunjangan perjalanan, staf, dan lokasi kantor distrik, jumlah penuh bisa mencapai USD140.000–150.000. 

Meskipun GDP per kapita sekitar USD35.000, sistem demokrasi Korea Selatan cenderung terbuka terhadap publikasi gaji legislatornya. 

Namun, kritik muncul terutama dari kelompok mahasiswa dan oposisi yang menyoroti ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.

Kondisi ini rasanya tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. 

Jepang

Jepang

Gaji pokok anggota DPR Jepang (National Diet) pada 2020 tercatat 1,294 juta yen jepang atau Rp142,43 juta (kurs Rp110 per yen jepang). 

Dalam setahun, gaji anggota DPR Jepang bisa mencapai 15.528.000 yen atau Rp1,7 miliar.

Selain itu, anggota DPR Jepang juga mendapatkan bonus tahunan sebesar 6,35 juta yen Jepang. 

Anggota DPR Jepang juga berhak mendapatkan 1 juta yen per bulan atau 12 juta yen per tahun dalam bentuk tunjangan bebas pajak, tunjangan komunikasi, transportasi, dan akomodasi.

Dengan demikian, total pendapatan tahunan seorang anggota DPR Jepang mencapai 33.878.000 yen Jepang atau Rp3,72 miliar atau rata-rata Rp310 juta per bulan.

Singapura

Singapura

Anggota parlemen Singapura tidak menerima gaji bulanan, tapi allowance tahunan sebesar. 

Tunjangan tahunan sebesar SGD192.500 atau jika dirupiahkan sekitar Rp2,19 miliar. 

Jika dijabarkan, maka per bulannya para anggota dewan di negara tetangga Indonesia ini mendapat gaji SGD16.041 atau Rp182,8 juta. 

Selain itu, mereka bisa memeroleh tambahan tunjangan jika menjabat sebagai Menteri atau Ketua Parlemen, plus fasilitas resmi dari negara.