Jangan Asal! Ini Aturan Penting Agar Bansos PKH dan BPNT Cair Lancar di November 2025

Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah terus berlanjut hingga November 2025, termasuk program unggulan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Namun, di tengah proses pencairan tahap 4 untuk periode Oktober–Desember 2025, masih banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengeluhkan belum cairnya bantuan.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut, salah satu penyebab utama keterlambatan pencairan adalah data penerima yang tidak valid atau tidak terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca Juga: Bansos BPNT November 2025 Cair! Begini Cara Cek NIK KTP Biar Gak Ketinggalan Dana Rp200.000

Padahal, DTSEN berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Jika nama penerima dihapus atau datanya tidak sesuai, maka pencairan bansos otomatis tertunda.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa langkah pembaruan data dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pada pertengahan 2025, Kemensos bahkan mencoret lebih dari 616 ribu KPM PKH karena terdeteksi memiliki kondisi ekonomi yang tidak lagi memenuhi syarat.

Bpnt

Baca Juga: Duit Rp600 Ribu Cair! BPNT November 2025 Bisa Dicek dari HP, Begini Caranya

Beberapa di antaranya diketahui memiliki daya listrik tinggi, aset properti, atau penghasilan di atas UMR, sehingga dinilai tidak layak lagi menerima bantuan sosial.

Jangan Langgar Aturan Ini Jika Ingin Bansos Tetap Cair

Salah satu kesalahan fatal yang menyebabkan penghentian bantuan adalah meminjamkan identitas (KTP/KK) kepada orang lain. Banyak kasus menunjukkan bahwa KTP atau KK yang dipinjam digunakan untuk pinjaman online, kredit kendaraan, atau transaksi perbankan.

Akibatnya, sistem digital pemerintah membaca penerima tersebut sebagai individu dengan penghasilan tinggi, dan bantuan pun langsung dihentikan.

Pemerintah mengimbau agar KPM tidak memberikan dokumen pribadi kepada siapapun. Petugas resmi hanya akan melakukan verifikasi data tanpa membawa dokumen asli.

Jika ada yang mengaku petugas dan meminta dokumen pribadi, penerima diminta untuk segera melapor ke pendamping PKH atau kantor desa.

Selain itu, mulai tahun 2025, Kemensos memperkuat sistem verifikasi melalui pemantauan digital. Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini terhubung dengan data kepemilikan aset, kendaraan, hingga tagihan listrik.

Pemerintah juga sedang menguji coba Sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Banyuwangi, yang memungkinkan pemantauan kondisi ekonomi penerima secara real-time.

Tips Agar Bansos PKH dan BPNT Cair Tepat Waktu

Agar pencairan berjalan lancar dan tidak tersendat, KPM disarankan untuk memperhatikan beberapa hal berikut:

-Pastikan data pribadi dan keluarga sudah terverifikasi di DTSEN.

-Segera laporkan perubahan data (alamat, pekerjaan, anggota keluarga) ke dinas sosial setempat.

-Jangan pinjamkan identitas (KTP/KK) kepada pihak manapun.

-Pastikan rekening bank penerima aktif dan valid.

-Rajin berkoordinasi dengan pendamping PKH jika mengalami kendala pencairan.

Cara Cek Status Pencairan PKH dan BPNT November 2025

Masyarakat bisa memantau status pencairan bansos melalui:

-Situs resmi: https://cekbansos.kemensos.go.id

-Aplikasi “Cek Bansos” Kemensos di Play Store

Bansos Pkh Bpnt

Langkah-langkahnya mudah:

-Masukkan nama sesuai KTP, pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

-Ketik kode captcha, lalu klik “Cari Data”.

-Jika muncul status SI (Standing Instruction), artinya dana sedang dalam proses transfer.

-Jika nama tidak muncul, segera hubungi pendamping PKH atau pemerintah desa untuk konfirmasi.